Maraknya proyek pembangunan yang tidak mencantumkan papan informasi masih menjadi masalah di berbagai daerah. Perbaikan jalan, pembangunan gedung, atau pengerjaan drainase sering kali dilakukan tanpa menyertakan rincian mengenai anggaran, kontraktor, dan instansi terkait. Padahal, transparansi dalam proyek publik merupakan hak masyarakat serta langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Proyek tanpa papan nama kerap dicurigai sebagai proyek bermasalah yang rawan korupsi. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat kesulitan mengawasi apakah pengerjaan proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah ditentukan. Akibatnya, tidak sedikit proyek yang kualitasnya buruk—jalan yang cepat rusak, bangunan yang retak dalam waktu singkat, atau bahkan proyek yang terbengkalai tanpa kejelasan.
Aturan sebenarnya telah mewajibkan setiap proyek yang didanai pemerintah untuk mencantumkan papan informasi. Namun, lemahnya pengawasan serta kurangnya sanksi yang tegas membuat ketentuan ini sering diabaikan. Masyarakat yang mencoba mencari kejelasan sering kali mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan atau bahkan diabaikan oleh pihak terkait.
Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya anggaran negara yang terbuang percuma, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah yang semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas untuk menindak pelanggaran ini. Pengawasan harus diperkuat, sanksi bagi kontraktor yang tidak transparan harus lebih berat, dan masyarakat perlu lebih aktif dalam melaporkan proyek-proyek yang mencurigakan.
Seharusnya, pembangunan menjadi bukti kemajuan suatu daerah, bukan sekadar celah bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Tanpa keterbukaan, proyek pembangunan hanya akan menjadi formalitas yang tidak memberi manfaat nyata. Sampai kapan kita akan membiarkan praktik seperti ini terus berlangsung?
Oleh : M Fari Duddin
Label : Opini
Infoseputarjurnalistik
Komentar
Posting Komentar